Foto: dokumentasi
JAKARTA, SUARASOLO.id
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini diamankan dalam operasi yang dilakukan pada Senin (20/7/2026).
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya penangkapan tersebut.
“Benar,” kata Fitroh saat dikonfirmasi, Senin (20/7/2026).
Hingga berita ini diturunkan, KPK masih belum mengungkap secara rinci perkara dugaan korupsi yang melatarbelakangi operasi tersebut. Lembaga antirasuah itu juga belum menjelaskan barang bukti yang berhasil diamankan maupun jumlah pihak yang turut dibawa dalam OTT.
Sesuai ketentuan hukum, KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan sebelum mengumumkan hasil pemeriksaan secara resmi.
Operasi di Lombok Barat ini menjadi salah satu OTT yang kembali menegaskan komitmen KPK dalam memberantas praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Profil Singkat Lalu Ahmad Zaini
Lalu Ahmad Zaini merupakan Bupati Lombok Barat yang menjabat pada periode 2025–2030. Ia dikenal memiliki latar belakang sebagai birokrat sebelum terjun ke kontestasi politik daerah.
Dalam Pilkada Lombok Barat 2024, Ahmad Zaini berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah dan kemudian dilantik sebagai Bupati Lombok Barat. Selama masa kepemimpinannya, ia mengusung sejumlah program yang berfokus pada peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pariwisata, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Namun, penangkapan oleh KPK dalam operasi tangkap tangan ini menjadi ujian besar bagi kepemimpinannya. Hingga kini, belum ada keterangan resmi mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepadanya.
KPK Segera Gelar Konferensi Pers
KPK diperkirakan akan menggelar konferensi pers setelah proses pemeriksaan awal selesai dilakukan. Dalam konferensi tersebut, lembaga antirasuah biasanya akan mengumumkan konstruksi perkara, pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, barang bukti yang disita, serta pasal yang disangkakan.
Publik kini menunggu penjelasan resmi KPK mengenai detail OTT di Lombok Barat yang kembali menambah daftar kepala daerah yang berhadapan dengan proses hukum akibat dugaan tindak pidana korupsi.
Leksono/*