Foto : SuaraSolo
SOLO, SUARASOLO.id — Puluhan wartawan atau Jurnalis dari berbagai organisasi profesi dan pers mahasiswa se-Soloraya menggelar aksi damai di kawasan Monumen Pers Nasional, Solo, Selasa (28/7/2026). Mereka menuntut Presiden Prabowo Subianto meminta maaf secara terbuka atas penggunaan istilah “londo ireng” yang dinilai merendahkan dan memunculkan stigmatisasi negatif terhadap profesi pers.
Aksi yang diinisiasi oleh PWI Surakarta, AJI Solo, PFI Solo, serta berbagai Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) ini diwarnai dengan orasi, pembacaan pernyataan sikap, dan aksi simbolik berjalan mundur serta menutup mulut dengan lakban hitam sebagai bentuk protes atas ancaman pembungkaman kebebasan pers.
Ketua PWI Surakarta, Sri Hartanto, menegaskan bahwa sindiran “Londo Ireng” yang disampaikan Presiden Prabowo saat pidato Harlah ke-28 PKB pada 23 Juli 2026 lalu telah mencederai fungsi kontrol sosial yang dilindungi undang-undang.
“Wartawan bekerja berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik untuk menyampaikan fakta serta melakukan kontrol terhadap kekuasaan. Kritik bukan bentuk pengkhianatan, melainkan pilar demokrasi. Karena itu, kami mendesak Presiden Prabowo meminta maaf demi menjaga hubungan yang sehat antara pemerintah dan insan pers,” tegas Sri Hartanto dalam orasinya.
Ketua PWI Surakarta, Sri Hartanto (tengah)
Sri Hartanto menegaskan, fungsi kontrol pers merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bentuk kontrol sosial dan tidak semestinya dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara.
Karena itu, ia menilai ruang kerja wartawan harus tetap dijaga agar dapat berlangsung secara bebas, aman, dan independen. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kemerdekaan pers sebagai salah satu pilar demokrasi.
Ancaman terhadap kemerdekaan pers ini turut dipertegas oleh Ketua AJI Solo, Ika Yuniati. Ia membeberkan catatan kelam kekerasan terhadap pekerja pers yang mengutip data AJI Indonesia sebanyak 89 kasus sepanjang tahun 2025.
Sementara itu, Ketua PFI Solo, Yoma Times Suryadi, menyoroti pentingnya jaminan keamanan bagi seluruh wartawan, termasuk wartawan foto, dalam mendokumentasikan fakta di lapangan tanpa rasa takut atau diintimidasi.
Pemilihan Monumen Pers Nasional sebagai lokasi aksi juga bukan tanpa alasan. Para jurnalis ingin mengingatkan sejarah panjang pers Indonesia yang digagas oleh tokoh-tokoh besar seperti R.M. Tirto Adhi Soerjo dan S.K. Trimurti, yang konsisten menyuarakan kebenaran demi kepentingan publik meski di bawah tekanan kekuasaan.
Melalui aksi ini, aliansi pers Soloraya menegaskan bahwa menjaga kebebasan pers berarti menjaga hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jujur, independen, dan berimbang.
VA PAULO /*