Foto : Humas Jateng
JAKARTA, SUARASOLO.id— Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya untuk memperketat perlindungan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) demi menjaga produktivitas pangan daerah sekaligus menyokong ketahanan pangan nasional.
Langkah ini dinilai krusial mengingat alih fungsi lahan pertanian sulit untuk dipulihkan kembali.
Pernyataan tersebut disampaikan Luthfi saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama gubernur se-Indonesia di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
“Sawah hilang tidak mungkin akan kembali. Kita perlu mempertahankan luas lahan pertanian, agar jangan sampai beralih fungsi,” tegas Luthfi di hadapan anggota dewan.
Saat ini Jawa Tengah memiliki sekitar 1,5 juta hektare lahan pertanian. Pada 2025, Jateng mencatatkan produksi gabah kering giling (GKG) hingga mendekati 11 juta ton—menyumbang 15,6% dari total gabah kering nasional. Sementara untuk tahun 2026, Pemprov Jateng menargetkan produksi padi mencapai 10,5 juta ton hingga akhir tahun.
Capaian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Jawa Tengah saat ini telah melampaui target minimum 87% yang ditetapkan Kementerian ATR/BPN, meski tantangan keterbatasan lahan masih dialami sejumlah wilayah perkotaan.
Karenanya, ia mengusulkan kepada pemerintah pusat agar kabupaten/kota yang sudah memenuhi target LP2B diberikan insentif.
“Kabupaten/kota yang sudah mencapai target juga harus segera diberikan insentif,” ucap Luthfi.
Luthfi juga meminta agar Kementerian ATR/BPN mempercepat sertifikasi LP2B, supaya adanya kejelasan status lahan tersebut. Dengan begitu, segara diketahui mana lahan yang boleh digunakan untuk investasi, atau mana lahan yang memang benar-benar tidak boleh dialihfungsikan.
Dalam kesempatan itu, Luthfi juga menyinggung terkait perizinan berbasis risiko yang selama ini berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Ia berharap terkait hal itu bisa didelegasikan kepada pemerintah provinsi sehingga dapat mempercepat perizinan.
“Kawasan industri itu salah satu andalan untuk menumbuhkan ekonomi baru di wilayah kita. Kalau perizinan di pusat, kami yang sudah menyiapkan 12 kawasan industri merasa kesulitan. Kalau bisa itu didelegasikan kepada kami,” katanya.
Selain seluruh gubernur se-Indonesia, rapat dengar pendapat tersebut juga diikuti oleh seluruh bupati-walikota secara daring. Hadir juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Darmawan.
Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Darmawan menyampaikan, apresiasi kepada Gubernur Ahmad Luthfi dan Provinsi Jawa Tengah yang telah mencukupi target 87% LP2B pada Juli 2026 lalu. Selanjutnya ia akan menindaklanjuti terkait dukungan investasi, terutama terkait kebutuhan lahan peruntukan industri.
“Setelah LP2B dipertahankan 87% sebagai lahan sawah, maka tinggal menindaklanjuti lahan mana yang bisa dieksplorasi untuk mendukung investasi,” katanya menanggapi pernyataan Ahmad Luthfi.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, penetapan lahan sawah dilindungi dan LP2B harus dilihat secara holistik. Contoh kasus di Kota Surakarta yang sudah tidak ada lahan lagi maka tidak bisa dipaksakan.
“Jadi kita melihat secara holistik, jangan dipaksakan, tapi siapkan mekanisme bagaimana bisa disubsidi oleh daerah lain. Target 87% itu harus dilihat kecukupan provinsi juga,” katanya.
VA PAULO /*