Jelang Penetapan UMP dan UMK 2027, Ahmad Luthfi Serap Aspirasi Buruh dan Pengusaha

Foto : Humas Jateng

SEMARANG, SUARASOLO.id— Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menggelar dialog interaktif bersama jajaran perwakilan serikat buruh, pekerja, serta para pelaku usaha di Hotel Front One HK, Kota Semarang, pada Selasa malam (3/11/2026).

Pertemuan ini difokuskan untuk menjaring berbagai masukan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2027, sekaligus membahas dinamika ketenagakerjaan di wilayah Jawa Tengah.

Inisiatif tersebut diambil sebagai langkah antisipatif sembari menanti regulasi resmi mengenai UMP, UMK, dan upah sektoral 2027 yang bakal dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

“Pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat kita sangat bergantung pada iklim hubungan industrial yang kondusif. Karena itu, pintu dialog selalu terbuka lebar kapan saja,” tegas Luthfi di tengah diskusi.

Forum ini menjadi momentum krusial untuk memetakan akar persoalan yang dihadapi para pekerja. Masukan komprehensif dari kedua pihak nantinya akan menjadi bahan pertimbangan utama bagi Dewan Pengupahan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Sampaikan masukan kepada saya sebelum kabupaten/kota merumuskan keputusan atau rekomendasi upah. Lengkapi dengan kajian matang agar bisa saya jadikan bahan koordinasi. Bagaimanapun, Bapak dan Ibu yang paling paham karakteristik buruh di daerah masing-masing,” ujarnya.

Dalam sesi tersebut, para perwakilan pekerja menyampaikan sederet poin aspirasi secara lisan maupun tertulis. Salah satunya dipaparkan oleh Pratomo Hadinata yang hadir mewakili Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJaT).

Pratomo menjelaskan bahwa ABJaT telah menyusun riset mendalam mengenai usulan batas upah minimum. Dokumen hasil kajian yang digodok selama tujuh bulan tersebut diserahkan langsung kepada Gubernur Ahmad Luthfi saat acara berlangsung.

“Formulasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang kami ajukan tidak disusun secara sepihak, melainkan merujuk pada data resmi pemerintah tahun 2025 dari Dewan Ekonomi Nasional, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BPS,” terangnya.

Atas dasar data tersebut, ia berharap Gubernur Ahmad Luthfi dapat menetapkan UMP dan UMK 2027 yang selaras dengan KHL. ABJaT juga mendesak pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota untuk memperluas cakupan skema upah sektoral

Setali tiga uang, perwakilan Konfederasi Serikat Nusantara dan Federasi Serikat Pekerja Independen, Waluyo berharap UMP Jawa Tengah naik lebih. Kalau UMP naik lebih bagus maka UMK akan lebih bagus juga,” katanya.

Di samping terkait upah minimum, ada juga aspirasi yang disampaikan oleh serikat buruh dan pekerja terkait sejumlah permasalahan yang dihadapi. Misalnya terkait perusahaan garmen yang kebanyakan menerapkan kontrak pendek.

Selanjutnya terkait batasan usia dalam persyaratan masuk perusahaan yang menyulitkan pekerjaan usia tertentu untuk dapat bekerja di perusahaan. Misalnya pekerja usia 40 tahun yang terkena PHK susah untuk mendapatkan pekerjaan di tempat lain karena terganjal syarat tersebut. Berikutnya terkait afirmasi bagi pekerja atau buruh disabilitas yang juga masih banyak terhambat masuk ke perusahaan meskipun memiliki kemampuan untuk bekerja.

Selain itu, perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng yang turut hadir dalam dialog tersebut juga menyampaikan sejumlah persoalan. Salah satunya terkait infrastruktur seperti pelabuhan yang kurang dalam dan pilihan kapal yang sedikit. Hal itu sangat mempengaruhi rantai pasok bahan baku industri.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah Ahmad Aziz membeberkan, per 3 November 2026, tercatat ada 623.180 perusahaan di Jawa Tengah, dengan rincian 3.040 perusahaan besar, 5.670 perusahaan menengah, 6.040 perusahaan kecil, dan 610.405 perusahaan mikro. Total jumlah tenaga kerja sebanyak 2.071.753 orang, terdiri atas 945.275 orang laki-laki an 1.126.478 orang perempuan.

probo susilo /*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *