Foto : Humas Jateng
SEMARANG, SUARASOLO.id – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa pembenahan sistem logistik laut kini menjadi prioritas mendesak guna menjaga daya saing investasi di Jawa Tengah. Hal ini menyusul fakta bahwa mayoritas arus logistik wilayah tersebut masih bergantung pada pelabuhan di luar provinsi.
Dalam Rapat Koordinasi Sistem Logistik Berbasis Laut di Kantor Gubernur, Senin (11/5/2026), Luthfi mengungkapkan adanya ketimpangan jalur distribusi yang membebani pelaku industri.
Hingga saat ini, sekitar 70 persen arus kontainer menuju Jawa Tengah masih harus melewati Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Sementara itu, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang baru mampu menyerap sekitar 30 persen arus logistik.
Kondisi ini dinilai memicu pembengkakan biaya logistik yang berdampak pada mahalnya ongkos produksi.
”Ini yang ingin kita ubah. Seiring bertambahnya kawasan industri dan jumlah tenant, infrastruktur pelabuhan kita harus siap. Jangan sampai industri tumbuh, tapi logistiknya terhambat,” ujar Luthfi
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan, pembenahan pelabuhan laut di Jawa Tengah menjadi perhatian pemerintah pusat. Sebab, biaya logistik berpengaruh langsung terhadap biaya produksi pelaku usaha.
“Salah satu hal yang perlu kita kembangkan dan kita support (dukung) untuk wilayah Jawa Tengah ini adalah pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas,” ujarnya.
Menurut Todotua, biaya logistik menjadi komponen penting dalam kegiatan industri, perdagangan, dan investasi. Pihaknya akan ikut mendorong penyelesaian persoalan tersebut bersama kementerian terkait, terutama Kementerian Perhubungan.
Selain Tanjung Emas, pemerintah juga menyoroti kebutuhan pengembangan Pelabuhan Kendal dan dry port Batang. Dua kawasan tersebut dinilai penting karena okupansi industrinya terus meningkat.
Ia menegaskan, penguatan pelabuhan dan jaringan logistik menjadi syarat penting agar investasi Jawa Tengah tidak melemah.
Rapat tersebut diikuti jajaran pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, serta Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Wilayah Jawa Tengah.
Selain itu, turut hadir kepala daerah maupun yang mewakili dari Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Demak, dan Batang. Termasuk juga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Tengah, serta jajaran lembaga dan instansi terkait.
VA PAULO /*