Foto : Humas Jateng
SEMARANG, SUARASOLO.id — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, resmi mencanangkan Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Kota Semarang, Kamis (18/6/2026). Dalam momentum ini, Pemprov Jateng mengerahkan sedikitnya 36.891 petugas yang akan menyisir data ekonomi warga hingga 31 Agustus 2026 mendatang.
Ahmad Luthfi menegaskan bahwa hasil akhir dari sensus ini akan menjadi kompas krusial bagi pemerintah dalam memetakan potensi daerah serta menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
“Berikan data semaksimal mungkin kepada teman-teman kita dari BPS. Karena data akan memberikan fakta. Kita bisa memetakan ekonomi Jawa Tengah gambarannya seperti apa. Pertumbuhan ekonomi ini basisnya adalah data,” ujar Luthfi di hadapan para kepala daerah dan jajaran BPS se-Jateng yang hadir.
Luthfi juga mengimbau agar masyarakat, khususnya pelaku UMKM hingga usaha rumah tangga, tidak ragu menerima petugas dan memberikan informasi yang jujur. Ia menjamin seluruh kerahasiaan data warga akan dilindungi sepenuhnya oleh undang-undang.
Di lokasi yang sama, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, membeberkan alasan mengapa potret ekonomi Jawa Tengah sangat krusial bagi Indonesia.
Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan Jawa Tengah memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Pada 2026, jumlah usaha di Jawa Tengah mencapai hampir 5 juta unit usaha.
Jumlah tersebut setara dengan 25,76 persen dari seluruh usaha di Pulau Jawa, dan sekitar 15,25 persen dari total usaha di Indonesia.
”Kalau kita mendata di Jawa Tengah dengan sangat baik, artinya kita menyelesaikan setidaknya 15 persen kualitas pendataan di Indonesia,” jelas Sonny menekankan signifikansi peran Jateng.
Ada yang berbeda pada gelaran Sensus Ekonomi satu dekade sekali ini. Sonny menjelaskan, SE 2026 memperluas cakupannya hingga ke sektor pertanian dan wilayah domestik (rumah tangga).
Langkah agresif ini diambil guna menjaring aktivitas ekonomi digital yang marak beroperasi dari dalam rumah namun tidak terlihat dari fisik bangunan luar.
“Sekarang sudah pakai TikTok, sudah pakai media sosial, itu tidak terlihat dari luar. Baru bisa kita data dan identifikasi kalau kita masuk ke rumah-rumah,” tambahnya.
Di akhir penjelasannya, Sonny meluruskan kekhawatiran masyarakat dengan menegaskan bahwa SE 2026 murni untuk mendata aktivitas ekonomi—baik usaha mikro maupun ekonomi keluarga—dan sama sekali tidak berkaitan dengan urusan perpajakan. Sensus ini juga dipastikan berbeda secara fungsi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Salah satu petugas Sensus Ekonomi 2026 dari Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, Anastasia Putri mengatakan, pendataan dilakukan dengan mendatangi warga secara langsung dari rumah ke rumah. Sebelum bertanya, petugas lebih dulu memberikan penjelasan mengenai sensus kepada masyarakat.
“Petugas datang terus mengedukasi soal sensus ini. Habis itu langsung ditanya soal pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner,” kata Anastasia.
Ia mengaku sudah mendata sekitar 20 kepala keluarga. Dalam pelaksanaan di lapangan, kendala yang kerap muncul adalah kekhawatiran warga terhadap pertanyaan yang dianggap bersifat pribadi, termasuk soal pendapatan.
“Harapannya ke depan masyarakat lebih terbuka sama kita, karena ada undang-undangnya juga kan. Informasinya akan terlindungi,” ujarnya.
Anastasia mengatakan, masyarakat juga dapat memastikan identitas petugas sensus melalui surat tugas dan surat rekomendasi dari pemerintah daerah setempat. Selain itu, petugas sensus juga mengenakan rompi khusus.
“Jadi nanti bisa ditunjukkan ke masyarakat. Jadi masyarakat bisa lebih tahu dan paham juga kalau sensus ini aman,” katanya.
VA PAULO /*