Foto : Humas Jateng
SEMARANG, SUARASOLO.id — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaporkan capaian positif sepanjang tahun anggaran 2025. Di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, berbagai program pembangunan berhasil menekan angka kemiskinan dan pengangguran secara signifikan melalui skema kolaborasi lintas sektor.
Berbagai kebijakan dan program pembangunan yang digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama 2025 bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Gubernur Ahmad Luthfi saat penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna di Gedung Berlian, DPRD Jawa Tengah, Selasa (31/3/2026).
Luthfi menegaskan bahwa orientasi utama pembangunan di Jawa Tengah adalah kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan data makro ekonomi yang konkret.
“Pembangunan wilayah kita output-nya adalah bagaimana masyarakat sejahtera. Ukurannya adalah bagaimana kita bisa menurunkan angka kemiskinan,” tegas Luthfi.
Ucapan itu bukan isapan jempol belaka. Pada 2025, angka kemiskinan di Jawa Tengah turun dari 9,58% menjadi 9,39%. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga mengalami penurunan 0,46%, dari 4,78% pada 2024 menjadi 4,32% pada 2025.
Hal itu juga didukung dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,37% atau di atas rata-rata nasional. Juga realisasi investasi yang mencapai Rp 88,8 triliun pada 2025.
“Ini berhasil kita lakukan dengan adanya kolaborasi berbagai pihak,” ucapnya.
Luthfi menjelaskan, parameter dalam penurunan angka kemiskinan tidak bisa fokus pada satu bidang tertentu. Sektor sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan menjadi satu kesatuan yang harus diintervensi bersama. Tentu saja melalui kolaborasi antara provinsi dengan kabupaten/kota dan pemerintah pusat.
Ia mencontohkan, intervensi melalui perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) yang dilakukan oleh Pemprov Jateng pada 2025 sekitar 17.000 unit. Dari situ kemudian masuk intervensi untuk penganan stunting, kesehatan, pendidikan anak, ekonomi, dan lainnya. Dengan kesejahteraan masyarakat dapat terangkat.
Termasuk program sekolah gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Di antaranya melalui Sekolah Kemitraan dengan SMA swasta dan SMK Jateng. Begitu juga terkait dengan bantuan sosial yang harus tepat sasaran.
Dalam kesempatan itu, Luthfi juga menyampaikan dukungan pelaksanaan program pemerintah pusat di Jawa Tengah.
Di antaranya program makanan bergizi gratis (MBG) sudah mencapai 4,29 juta penerima dengan dukungan 3.364 SPPG; program 3 juta rumah capaiannya sebanyak 17.510 unit dari APBD dan 2.743 unit dari Baznad dan CSR perusahaan; Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sudah 6.233 unit yang operasional dari total 8.523 unit; Cek Kesehatan Gratis sudah mencapai 14,13 juta masyarakat terlayani, termasuk di dalamnya ada program Speling; dan Sekolah Rakyat yang sudah berdiri sebanyak 17 unit di 14 kabupaten/kota dengan jumlah siswa 1.275 anak.
Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto mengatakan, LKPJ Gubernur tahun 2025 tersebut sudah diterima. Selanjutnya akan direview dan dikritisi oleh panitia khusus (Pansus) yang sudah dibentuk dalam rapat paripurna tersebut.
“Pansus sudah dibentuk. Tentu akan kita review terkait kegiatan tahun 2025. Nanti akan kami berikan catatan untuk perbaikan tahun 2026 ini,” katanya.
VA PAULO /*