Foto : Diskominfo Wonosobo
WONOSOBO, SUARASOLO.id – Dalam upaya mempercepat adaptasi terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi, Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) resmi menyelenggarakan Digital Leadership Forum (DLF) Tahun 2026.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan transformasi digital berjalan secara aman dan terukur. Selain itu, diharapkan menjadi langkah agresif daerah dalam mencetak kepemimpinan yang adaptif terhadap gempuran kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) sekaligus memperkuat benteng pertahanan siber.
Bertempat di Ruang Rapat Mangoen Kusumo Setda Wonosobo, acara bertajuk “Transformasi Digital Pemerintah Daerah di Era AI dan Ancaman Siber”ini digelar dan diikuti seluruh pimpinan perangkat daerah dan BUMD hadir secara luring.
Sementara jajaran camat, kepala desa, hingga pimpinan puskesmas dan kepala sekolah bergabung melalui platform daring.
Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, dalam sambutannya menekankan bahwa transformasi digital bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan bagi pemerintah daerah untuk tetap relevan.
“Kita harus menghadirkan layanan publik yang lebih efektif, efisien, dan responsif. Pemanfaatan teknologi, termasuk AI, adalah kunci untuk mendorong pengambilan keputusan berbasis data yang akurat demi masyarakat,” tegas Afif.
Meski menawarkan percepatan kualitas pelayanan, Afif juga memberikan peringatan keras terkait sisi gelap teknologi. Kehadiran AI membawa tantangan serius berupa ancaman siber yang semakin canggih, mulai dari risiko kebocoran data hingga peretasan sistem.
Di balik peluang besar ini, ada ancaman yang menghantui. Penguatan sistem keamanan dan peningkatan kesadaran seluruh aparatur adalah hal yang tidak bisa ditawar lagi.
Kepala Diskominfo, Khristiana Dhewi, dalam paparannya menyampaikan bahwa transformasi digital daerah diarahkan untuk mendukung visi pembangunan jangka panjang, yaitu mewujudkan Wonosobo sebagai pusat agrobisnis dan pariwisata yang maju melalui tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas.
Saat ini, terdapat ratusan aplikasi yang digunakan hingga tingkat desa yang menghadapi tantangan berupa integrasi sistem yang belum optimal dan penguatan aspek keamanan yang masih perlu ditingkatkan.
Selain itu, tren serangan siber menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan berbagai modus yang semakin beragam. Kondisi ini mendorong perlunya langkah strategis, mulai dari standarisasi keamanan informasi, konsolidasi infrastruktur, hingga penguatan regulasi dan etika pemanfaatan AI di lingkungan pemerintahan.
Narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Sri Boentaran Darmo Kusumo, menekankan bahwa transformasi digital saat ini telah bergeser dari sekadar digitalisasi layanan menuju pemerintahan digital yang berorientasi pada dampak.
Pemanfaatan AI dipandang sebagai peluang besar untuk menghadirkan layanan publik yang lebih proaktif, namun tetap harus diimbangi dengan pengelolaan risiko dan tata kelola yang kuat.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Wonosobo berharap tercipta kesadaran bersama bahwa keamanan siber merupakan tanggung jawab seluruh aparatur.
Dengan sinergi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola, transformasi digital di Wonosobo diharapkan dapat berjalan secara optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
V.M RISTO /*