Foto : Humas Jateng
SEMARANG, SUARASOLO.id – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa peringatan tiga dekade Otonomi Daerah harus menjadi titik balik bagi Jawa Tengah, untuk semakin menguatkan kemandirian fiskal. Hal ini disampaikannya usai memimpin upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tingkat Provinsi Jateng di halaman Kantor Gubernur, Senin (27/4/2026).
Luthfi menyoroti pentingnya kemandirian fiskal sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Namun, ia mengingatkan bahwa target tersebut mustahil tercapai jika pemerintah kabupaten dan kota masih terjebak dalam “ego sektoral”.
Untuk memacu pendapatan daerah, Gubernur mendorong pemerintah kabupaten/kota agar lebih jeli menggali potensi lokal melalui skema kolaborasi wilayah. Ia menyebut kawasan aglomerasi sebagai mesin pertumbuhan utama.
“Kemandirian fiskal butuh upaya kolaboratif. Saya minta daerah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kawasan seperti Solo Raya, Semarang Raya, Muria Raya, Banyumas Raya, hingga Pekalongan Raya harus menjadi simpul penguatan ekonomi kita,” ujar Luthfi.
Dalam kesempatan itu, Ia juga menekankan agar pelaksanaan otonomi daerah harus makin berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. Pelayanan publik tidak boleh lagi sekadar administratif, tetapi harus menjawab kebutuhan warga. Menurutnya, Aparatur Sipil Negera (ASN) dan birokrasi pada dasarnya hadir untuk melayani masyarakat.
“Pelayanan publik kita tidak lagi berorientasi kepada administrasi. Pelayanan kita harus berorientasi kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Karena sejatinya ASN atau kita birokrasi adalah melayani masyarakat,” ujarnya.
Luthfi juga mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran. Dalam semangat otonomi daerah, setiap kegiatan pemerintah harus tepat guna, tidak boros, dan benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat.
“Tidak boleh ada pemborosan, kemudian harus tepat guna dan tidak boleh segala kegiatan tidak bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
Dalam peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30, lanjut dia, juga menjadi momentum untuk memperkuat kembali peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama dalam fungsi koordinasi dan pengawasan.
Menurut Luthfi, perlu ada sinkroniasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Sinkronisasi itu harus dimulai dari perencanaan dan penganggaran agar program pembangunan dapat berjalan searah.
Sebelumnya, saat upacara, Ahmad Luthfi menyampaikan amanat Menteri Dalam Negeri. Dalam amanat tersebut, Mendagri menekankan bahwa otonomi daerah harus menjadi instrumen untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Peringatan Hari Otonomi Daerah merupakan momentum bagi kita semua untuk memperkokoh komitmen dan peran kita dalam memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ucapnya.
Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”. Tema tersebut menegaskan pentingnya kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal, sekaligus memperkuat sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dalam rangkaian upacara tersebut, Pemprov Jateng juga menyerahkan piagam penghargaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Standar Pelayanan Minimal atau SPM kepada sejumlah kabupaten/kota berprestasi.
Untuk kategori LPPD kabupaten, penghargaan diberikan kepada Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Wonogiri. Sementara kategori LPPD kota diberikan kepada Kota Surakarta dan Kota Salatiga.
Adapun untuk kategori SPM kabupaten, penghargaan diberikan kepada Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Kebumen. Sedangkan kategori SPM kota diberikan kepada Kota Magelang dan Kota Semarang.
Upacara tersebut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Tengah, jajaran Forkopimda, kepala daerah penerima penghargaan, Sekda Provinsi Jawa Tengah, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pimpinan BUMD, serta ASN di lingkungan Pemprov Jateng.
VA PAULO /*