Gaungkan Hari Lahir Pancasila, Pemprov Jateng Hidupkan Roh Pancasila melalui  Beragam Program Kerakyatan

Foto : Humas Jateng

SEMARANG, SUARASOLO.id — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen menjadikan nilai-nilai Pancasila bukan sekadar jargon, melainkan roh dalam setiap kebijakan publik. Hal ini ditegaskan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Provinsi Jawa Tengah di Halaman Kantor Gubernur, Senin (1/6/2026).

Gubernur Ahmad Luthfi menyebut, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi perekat persatuan bangsa. Karenanya, nilai-nilainya harus dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, Ahmad Luthfi mengingatkan bahwa di tengah keberagaman suku, ras, dan bahasa yang ada, Pancasila harus tetap menjadi perekat utama persatuan bangsa, khususnya di wilayah Jawa Tengah.

“Nilai Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Maka harus kita dengung-dengungkan. Apapun suku, bangsa, bahasa, maupun ras, tetap Pancasila sebagai perekat kita,” ujar Ahmad Luthfi di sela-sela acara.

Untuk menghidupkan roh ideologi negara tersebut, Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin, nilai-nilai Pancasila terus diwujudkan dalam berbagai kebijakan dan gerakan nyata yang menyasar langsung masyarakat kecil.

Sejumlah program Pemprov Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi-Taj Yasin di antaranya Program Dokter Spesialis Keliling (Speling), Kecamatan Berdaya, Pesantren Obah, Kartu Zilenial, 1 KK 1 Rumah Layak Huni, Mageri Segoro, daycare untuk buruh, dan lainnya.

Dalam kesempatan upacara peringatan itu, Ahmad Luthfi membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI Yudian Wahyudi.

Dalam amanat tersebut, kepala daerah diminta memastikan setiap kebijakan publik berlandaskan nilai Pancasila.

“Kepada para Menteri dan Kepala Daerah, saya titipkan Pancasila di tangan kalian. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan,” demikian amanat Kepala BPIP.

VA PAULO /*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *