Foto: dokumentasi
Solo, SUARASOLO.id
Pemerintah Kota Surakarta kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Opini tersebut diserahkan dalam kegiatan Penyerahan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Kamis (11/6/2026).
Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-16 kali yang diraih Pemerintah Kota Surakarta secara berturut-turut, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
Wali Kota Surakarta, Respati, menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang selama ini berkomitmen menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah sehingga prestasi tersebut dapat terus dipertahankan.
“Saya mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang berkomitmen meneruskan legasi baik dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Raihan WTP ke-16 kali ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Surakarta,” ujar Respati.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan bentuk keberlanjutan dari tata kelola pemerintahan yang telah dibangun oleh para pemimpin sebelumnya. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan kewajiban yang harus terus dijaga oleh seluruh perangkat daerah.
“Ada 16 kali WTP dan ini sudah menjadi kewajiban serta tugas kita untuk tetap mempertahankannya. Saya berharap capaian ini juga menjadi pengingat bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas kinerja,” katanya.
Respati menambahkan, dalam kesempatan tersebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah juga menyampaikan sejumlah catatan dan masukan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan ke depan.
“Ada beberapa imbauan dan penyesuaian yang disampaikan oleh Kepala BPK Jawa Tengah terkait berbagai permasalahan yang ada. Tentu hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi kami,” jelasnya.
Lebih lanjut, Respati meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak cepat berpuas diri dengan capaian opini WTP yang kembali diraih tahun ini. Ia menegaskan bahwa indikator keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari kualitas laporan keuangan, tetapi juga dari manfaat pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Saya mengharapkan seluruh OPD jangan cepat puas terhadap WTP ini. Yang terpenting adalah pembangunan yang merata dan benar-benar memberikan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat,” tegas Respati.
Menurutnya, pengelolaan keuangan yang baik harus mampu diterjemahkan menjadi program dan kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan di seluruh wilayah Kota Surakarta.
Dengan raihan opini WTP ke-16 kali ini, Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen untuk terus menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Leksono