Foto : Humas Jateng
SEMARANG, SUARASOLO.id — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memberi ultimatum keras kepada seluruh direksi dan dewan komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayahnya. Ia menuntut seluruh BUMD untuk mendongkrak kinerja demi menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Peringatan tegas tersebut disampaikan Luthfi saat membuka Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Direksi dan Dewan Komisaris BUMD di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (3/8/2026).
Luthfi menegaskan, BUMD yang kinerjanya masih belum optimal atau “berada di bawah garis merah” diminta untuk segera melakukan pembenahan total. Proses pembenahan dan evaluasi ini akan diawasi langsung di bawah kendali Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah.
“BUMD kita harus punya daya dobrak untuk mengembangkan pendapatan di wilayah. BUMD yang masih di bawah garis merah, saya peringatkan agar rapat tersendiri dengan pengawasnya di bawah kendali Pak Sekda,” tegas Luthfi.
Menurut Luthfi, keberadaan BUMD bukan sekadar formalitas, melainkan salah satu instrumen vital dalam menyokong PAD. Pendapatan tersebut nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat untuk menunjang percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Jawa Tengah.
Berdasarkan evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, masih terdapat satu BUMD yang berada dalam kategori berkinerja kurang baik, yakni PT PRPP Jawa Tengah.
Oleh karenanya, Luthfi meminta agar perusahaan tersebut meningkatkan kinerja. Menurutnya, perusahaan tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi salah satu ikon baru Jawa Tengah, terutama sebagai pusat kegiatan bisnis, pameran, dan pariwisata.
Apalagi, PRPP diproyeksikan menjadi salah satu ikon Jawa Tengah. Di antaranya ke depan akan dibangun venue MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Saat ini sedang diupayakan untuk mencari investor guna pengembangan PRPP.
“Mereka saya ajak musyawarah untuk membahas kendalanya di mana. Kita juga berupaya mencarikan investor. Dirutnya saya tantang untuk bisa mengembangkan,” katanya.
Menurutnya, BUMD harus memiliki tata kelola yang profesional, karena merupakan sarana untuk meningkatkan PAD dan berkontribusi pada APBD Provinsi Jawa Tengah. Apalagi di tengah keterbatasan fiskal, tekanan fiskal, dan kondisi geopolitik dunia yang tidak menentu.
VA PAULO /*