Foto : Humas Jateng
SEMARANG, SUARASOLO.id— Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong Koperasi Konsumen Buruh Jawa Tengah Sejahtera (KBJS) menjadi terobosan baru dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. Kehadiran koperasi ini diharapkan tidak sekadar menjadi tempat berbelanja, melainkan instrumen nyata untuk menekan pengeluaran harian buruh dan keluarganya.
“Orientasinya bukan sekadar program. Orientasinya adalah kebutuhan buruh terpenuhi dan buruh lebih sejahtera,” tegas Luthfi saat menerima audiensi pengawas dan pengurus KBJS di Semarang, Rabu (2/9/2026).
Untuk mencapai target tersebut, Luthfi meminta pengurus KBJS memangkas rantai pasok dengan menghubungkan koperasi secara langsung ke tingkat produsen, petani, dan grosir. Langkah ini krusial agar harga komoditas yang dijual di koperasi bisa jauh lebih murah dibanding harga pasar.
“Barang-barang yang bersentuhan dengan buruh harus harganya harga produsen. Beras diambil dari petani, sedangkan kebutuhan seperti sabun dan sampo bisa langsung melalui grosir,” ujar Luthfi.
Ia menekankan bahwa keberadaan koperasi harus memberikan manfaat konkret bagi para anggota. Melalui penyediaan kebutuhan pokok bermutu dengan harga kompetitif, koperasi difungsikan sebagai jalan baru peningkatan kesejahteraan pekerja di luar skema penyesuaian upah konvensional.
Luthfi juga mengarahkan agar lokasi pengembangan koperasi dipetakan berdasarkan perusahaan maupun kawasan industri. Pemprov Jateng akan memberikan asistensi, membantu akses permodalan, serta mempertemukan koperasi dengan pemasok kebutuhan pokok.
Ia berharap KBJS dapat menjadi proyek percontohan yang nantinya dikembangkan di kawasan industri lain. Perusahaan juga didorong memberikan ruang agar keberadaan koperasi mampu menjangkau lebih banyak pekerja.
KBJS diresmikan pada Mei 2025 dan mulai menjalankan penjualan kebutuhan pokok pada Juli 2026. Saat ini, koperasi telah menyediakan 36 jenis barang serta memperoleh dukungan dana sponsor sebesar Rp250 juta dari Bank Jateng.
Ketua KBJS Luqmanul Hakim mengatakan, koperasinya terus dikembangkan sebagai salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan pekerja di luar upah.
Ia menyebut antusiasme buruh terhadap keberadaan koperasi sangat baik. Sebab, barang-barang kebutuhan primer yang disediakan koperasi diperlukan pekerja dan keluarganya setiap bulan.
“Yang sangat diharapkan teman-teman buruh adalah bisa membeli barang di bawah harga pasar dengan kualitas yang sama. Upahnya tetap sesuai UMK, tetapi kebutuhan bisa diperoleh dengan harga lebih murah,” kata Luqmanul seusai audiensi.
Ia menyambut positif arahan Gubernur untuk memperkuat akses koperasi kepada produsen sekaligus memperluas jangkauan layanan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak pekerja.
Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah Desy Arijani mengatakan, pemerintah telah mendampingi KBJS sejak tahap pendirian, pengurusan perizinan, hingga penyediaan tempat usaha yang lebih representatif.
“Untuk tahap awal, kami mendorong koperasi fokus pada barang yang perputarannya cepat, seperti beras, minyak goreng, dan gula. Barang-barang itu dibutuhkan anggota setiap bulan sehingga permodalan koperasi juga bisa berputar dengan cepat,” kata Desy.
Selain usaha ritel, KBJS mulai mengembangkan layanan pembayaran pajak kendaraan dan BPJS. Pendampingan berikutnya akan difokuskan pada penambahan anggota, penguatan modal, serta perluasan layanan untuk memenuhi kebutuhan pekerja.
VA PAULO /*