Foto : Humas Jateng
SEMARANG, SUARASOLO.id— Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya memperkuat rantai distribusi ikan segar dari kawasan pesisir menuju wilayah tengah guna meningkatkan tingkat konsumsi ikan masyarakat. Langkah ini diambil untuk mengatasi ketimpangan budaya konsumsi protein di kawasan non-pesisir.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengungkapkan bahwa rendahnya konsumsi ikan di wilayah tengah—seperti Solo dan Boyolali—bukan disebabkan oleh masalah harga atau ketersediaan stok, melainkan budaya masyarakat yang lebih dominan mengonsumsi daging dan ayam.
Di wilayah tersebut, ikan segar terbilang jarang dijumpai dan masyarakat lebih terbiasa mengonsumsi ikan olahan atau yang diawetkan.
“Inilah yang harus kita gerakkan, bagaimana ikan-ikan segar bisa masuk ke tengah Jawa Tengah,” ujar Sumarno saat mewakili Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dalam acara Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (30/9/2026).
Untuk merubah kebiasaan tersebut, Pemprov Jateng mendorong pelibatan aktif pelaku usaha perdagangan agar hasil tangkapan maupun budidaya ikan dari daerah pesisir dapat terdistribusi secara lancar ke wilayah tengah.
Padahal, potensi produksi perikanan di Jawa Tengah terbilang melimpah. Produksi ikan budidaya dan ikan tangkap masing-masing mendekati angka 500 ribu ton per tahun.
Sementara itu, angka konsumsi ikan masyarakat Jawa Tengah baru menyerap sekitar 400 ribu ton. Akibatnya, sebagian besar pasokan seperti komoditas ikan nila justru dilempar ke luar daerah hingga diekspor ke negara tujuan seperti Jepang dan kawasan Eropa.
Sebagai strategi percepatan, Pemprov Jateng akan memanfaatkan berbagai kegiatan operasional pemerintahan serta program strategis nasional, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai instrumen utama dalam memperluas jangkauan dan memperkuat pola konsumsi ikan segar di tengah masyarakat.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Murofiq mengatakan Perpres Nomor 74 Tahun 2026 mengamanatkan gerakan makan ikan sebagai gerakan nasional yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar karena sebagian besar wilayah Indonesia merupakan laut. Karena itu, peningkatan konsumsi ikan diharapkan mampu menjadi sumber protein masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi nelayan.
Ia menyebut konsumsi ikan nasional ditargetkan mencapai sekitar 26,83 kilogram per kapita per tahun pada 2029.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menambahkan, implementasi Perpres nomor 74 tahun 2026 akan dilakukan secara lintas kementerian dan lembaga hingga tingkat daerah.
Salah satu bentuk implementasinya adalah mengintegrasikan konsumsi ikan dalam program MBG. Menurutnya, ikan dapat menjadi salah satu sumber protein dalam menu MBG yang diberikan kepada masyarakat.
Didit menilai ikan memiliki sejumlah keunggulan sebagai sumber protein, antara lain harga yang relatif lebih terjangkau, kandungan protein yang tinggi, serta ketersediaannya yang luas di Indonesia.
VA PAULO /*