OPINI
Oleh: Daffa Vista Danendra, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Slamet Riyadi Surakarta
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Setiap warga negara memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi, tetapi di sisi lain juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Keduanya memiliki peran penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, adil, dan harmonis. Namun, jika melihat keadaan di sekitar kita saat ini, masih banyak orang yang lebih fokus menuntut haknya daripada menjalankan kewajibannya.
Sebagai warga negara Indonesia, kita sebenarnya sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban, salah satunya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi tersebut menjamin berbagai hak masyarakat, seperti hak memperoleh pendidikan, hak mendapatkan perlindungan hukum, kebebasan berpendapat, dan hak memeluk agama. Selain itu, warga negara juga memiliki kewajiban untuk menaati hukum, menghormati hak orang lain, serta ikut menjaga ketertiban dan persatuan bangsa. Artinya, kehidupan bernegara tidak hanya berkaitan dengan apa yang kita terima, tetapi juga apa yang kita lakukan untuk kepentingan bersama.
Salah satu contoh yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan media sosial. Saat ini, hampir semua orang dapat menyampaikan pendapat, memberikan kritik, bahkan menyampaikan keluhan kepada pemerintah melalui internet. Menurut saya, hal tersebut merupakan hal positif karena masyarakat memiliki kesempatan untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Akan tetapi, kebebasan berpendapat terkadang disalahgunakan. Kita masih sering menemukan komentar yang berisi hinaan, penyebaran berita yang belum jelas kebenarannya, hingga perundungan terhadap orang lain. Sebagian orang menganggap bahwa kebebasan berbicara berarti mereka boleh mengatakan apa saja tanpa memikirkan akibatnya.
Padahal, kebebasan juga memiliki batas yang perlu dihormati. Pasal 28J UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Oleh karena itu, menyampaikan pendapat seharusnya dilakukan dengan cara yang sopan dan bertanggung jawab. Kita tetap boleh mengkritik kebijakan pemerintah atau menyampaikan ketidaksetujuan, tetapi kritik tersebut sebaiknya didasarkan pada fakta dan tidak merugikan orang lain. Menurut saya, menjadi warga negara yang baik bukan berarti harus selalu setuju dengan pemerintah, melainkan mampu menyampaikan kritik tanpa mengabaikan etika.
Kewajiban Sederhana yang Sering Diabaikan
Selain di media sosial, ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kebiasaan membuang sampah sembarangan, melanggar aturan lalu lintas, dan menggunakan fasilitas umum tanpa menjaga kebersihannya. Banyak orang menginginkan lingkungan yang bersih, jalan yang nyaman, dan fasilitas publik yang baik, tetapi belum semuanya mau ikut menjaga fasilitas tersebut.
Kita sering menyalahkan pemerintah ketika jalanan kotor atau terjadi banjir. Padahal, kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai dan saluran air juga dapat memperburuk keadaan. Begitu pula ketika seseorang menuntut kenyamanan di jalan, tetapi masih menerobos lampu merah atau menggunakan trotoar yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki.
Hal-hal tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang. Menurut saya, perubahan tidak selalu harus dimulai dari tindakan besar. Mematuhi peraturan, membuang sampah pada tempatnya, menghargai antrean, dan menjaga fasilitas umum merupakan bentuk tanggung jawab yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Jika setiap orang mau melakukan hal kecil tersebut, kehidupan masyarakat tentu akan menjadi lebih tertib.
Pemerintah Juga Memiliki Tanggung Jawab
Membicarakan kewajiban warga negara tentu tidak berarti bahwa masyarakat harus selalu disalahkan. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak warga negara. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan publik yang layak, pendidikan yang dapat diakses, perlindungan hukum yang adil, serta kesempatan untuk hidup dengan sejahtera.
Dalam kenyataannya, masih ada masyarakat yang merasa kesulitan mendapatkan pelayanan yang baik. Ada pula anggapan bahwa hukum terkadang terasa berbeda ketika diterapkan kepada orang yang memiliki kekuasaan dan masyarakat biasa. Keadaan seperti ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Menurut saya, pemerintah perlu memberikan contoh yang baik melalui kebijakan yang transparan, pelayanan yang tidak berbelit-belit, dan penegakan hukum yang adil. Jangan sampai masyarakat terus diminta menaati aturan, sementara pihak yang membuat dan menjalankan aturan justru tidak menunjukkan sikap yang bertanggung jawab.
Hubungan antara pemerintah dan warga negara seharusnya berjalan dua arah. Masyarakat menjalankan kewajibannya, sedangkan pemerintah memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi. Dengan begitu, kepercayaan dapat tumbuh dan kerja sama dalam membangun negara menjadi lebih kuat.
Menurut saya, persoalan hak dan kewajiban warga negara perlu dimulai dari kesadaran masing-masing individu. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah maupun perguruan tinggi tidak seharusnya hanya berisi hafalan pasal dan teori. Mahasiswa juga perlu memahami bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata, misalnya dengan menghargai perbedaan pendapat, mengikuti aturan, aktif dalam kegiatan sosial, dan menggunakan media sosial secara bijak.
Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran untuk menjadi bagian dari perubahan tersebut. Kita dapat memulainya dengan bersikap kritis, tetapi tetap menghargai orang lain, menaati peraturan kampus, menjaga lingkungan, serta berani menyampaikan pendapat dengan cara yang tepat. Sikap tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi dapat menjadi contoh bagi lingkungan sekitar.
Pada akhirnya, hak dan kewajiban warga negara bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya justru saling melengkapi dalam menciptakan kehidupan berbangsa yang lebih baik. Kita memang berhak menuntut keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan, tetapi kita juga harus bersedia menjalankan tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat.
Indonesia tidak akan menjadi lebih baik hanya karena masyarakat semakin berani menuntut haknya. Kemajuan juga membutuhkan kesadaran untuk menghormati hak orang lain dan menjalankan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, sebelum menyalahkan orang lain atau pemerintah, ada baiknya kita mulai bertanya kepada diri sendiri: apakah kita sudah menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara dengan baik? Perubahan besar dapat dimulai dari jawaban dan tindakan nyata kita terhadap pertanyaan sederhana tersebut.
ADMIN /*