Foto : Humas Jateng
SEMARANG, SUARASOLO.id— Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan bahwa berbagai program pemerintah dengan nilai ekonomi besar harus mampu memberdayakan pelaku usaha setempat. Ia tidak ingin peluang pasar dari program strategis tersebut justru dikuasai oleh pemodal besar dari luar daerah.
Untuk mewujudkannya, tokoh yang akrab disapa Gus Yasin ini mendorong perluasan akses permodalan bagi pengusaha lokal agar kapasitas produksi mereka meningkat dan perputaran ekonomi tetap bertahan di wilayah masing-masing.
“Perlu dilihat, apakah yang mengajukan untuk perputaran ekonominya itu orang asli daerah tersebut enggak?” ujar Taj Yasin saat mewakili Gubernur Ahmad Luthfi membuka Workshop Penguatan Kapasitas Analis Potensi Ekonomi Daerah bagi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Jawa Tengah dan DIY di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (19/11/2026).

Gus Yasin menyoroti tingginya kebutuhan pasokan telur dan daging ayam untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemprov Jateng menargetkan kebutuhan pangan tersebut dipenuhi langsung oleh peternak di daerah masing-masing.
“SPPG yang ada di Jawa Tengah harus beli telur dan ayamnya dari peternak. Ayam, daging, dan petelur dari daerahnya masing-masing. Ini supaya muter,” tegasnya.
Namun, keterbatasan pendanaan kerap membuat peternak lokal kewalahan memenuhi tingginya permintaan, sehingga celah pasar tersebut akhirnya diambil oleh pengusaha luar daerah. Menanggapi hal ini, Gus Yasin meminta TPAKD tidak hanya mendampingi usaha yang sudah mapan, tetapi aktif turun ke lapangan untuk menjangkau pelaku usaha potensial yang terkendala modal, serta mendorong pembentukan kelompok atau konsorsium usaha.

Senada dengan hal tersebut, Kepala OJK Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, menyampaikan bahwa pengembangan ekonomi daerah memerlukan pemetaan komoditas unggulan secara menyeluruh—mulai dari daya saing, produktivitas, hingga kesinambungan pasar.
Melalui workshop tersebut, TPAKD diharapkan mampu mengidentifikasi potensi ekonomi di masing-masing daerah, sekaligus membangun ekosistem pembiayaan yang menghubungkan pemerintah daerah, industri keuangan, pelaku usaha, kelompok usaha, hingga mitra pasar.
Menurut Hidayat, pengembangan ekosistem perlu mencakup seluruh rantai nilai usaha, mulai dari penyediaan sarana produksi, proses produksi dan pengolahan, distribusi, hingga akses pasar. Dengan demikian, pembiayaan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas usaha, serta memiliki risiko yang lebih terukur.

Dalam kegiatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan kerja sama pengembangan ekonomi daerah di Kabupaten Magelang, meliputi peningkatan skala usaha komoditas beras serta penguatan produksi dan rantai pasok telur ayam.
Kerja sama tersebut melibatkan lembaga keuangan, penjaminan, asuransi, pelaku usaha, kelompok tani, serta mitra SPPG. Hal ini sebagai upaya memperkuat akses pembiayaan dan kemitraan usaha di daerah.
VA PAULO /*

