18 Tahun Dinanti, DPR Sahkan Perampasan Aset! Koruptor Tak Bisa Lagi Sembunyikan Harta?

Foto: dok DPR

JAKARTA, SUARASOLO.id – Setelah menunggu selama 18 tahun, Indonesia akhirnya memiliki Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. DPR RI resmi menyetujui pengesahan regulasi tersebut dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Rapat paripurna yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani. Pengesahan dilakukan setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama pemerintah.

Setelah meminta persetujuan seluruh fraksi, Puan mengetukkan palu sidang sebagai tanda disetujuinya RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

Pengesahan ini mengakhiri perjalanan panjang regulasi yang telah diperjuangkan sejak 2008. Sebelumnya, pemerintah dan Komisi III DPR menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada Rabu (18/11/2026), sebelum dibawa ke pengambilan keputusan tingkat kedua dalam rapat paripurna.

Dikutip dari ANTARA dan detikNews, Puan menyatakan pengesahan tersebut merupakan hasil proses legislasi yang telah melalui pembahasan panjang, bukan semata-mata karena desakan pihak tertentu.

Puan juga menyebut proses pembahasan melibatkan partisipasi publik melalui sedikitnya 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum. Selain itu, Komisi III melakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan.

PERAMPASAN ASET TANPA MENUNGGU VONIS PIDANA

Salah satu substansi penting dalam UU Perampasan Aset adalah pengaturan mekanisme Non-Conviction Based Forfeiture (NCBF), yakni perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku.

Ketentuan ini memungkinkan negara mengajukan permohonan perampasan aset apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, pelakunya tidak diketahui, atau keberadaannya tidak diketahui.

Namun, mekanisme tersebut tidak berlaku tanpa batasan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 dalam naskah hasil pembahasan, perampasan aset tanpa putusan pidana hanya dapat dilakukan terhadap aset dengan nilai minimal Rp1 miliar.

Permohonan perampasan diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara dan tetap harus diperiksa melalui proses pengadilan. Artinya, mekanisme ini bukan memberikan kewenangan kepada aparat untuk mengambil alih harta seseorang secara sepihak tanpa keputusan hakim.

Ketentuan tersebut juga tidak menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku apabila proses hukum dapat dilanjutkan.

ENAM JENIS KEJAHATAN DI LUAR KORUPSI

UU Perampasan Aset tidak hanya menyasar hasil tindak pidana korupsi. Ada enam kelompok tindak pidana lain yang masuk dalam cakupannya.

Mengacu pada laporan DDTCNews, keenam kelompok tersebut meliputi:

  1. Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
  2. Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
  3. Tindak pidana penyelundupan manusia.
  4. Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
  5. Tindak pidana perdagangan orang.
  6. Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Menariknya, tindak pidana perpajakan yang sebelumnya masuk dalam pembahasan awal akhirnya dicoret dari cakupan undang-undang.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan, perubahan ruang lingkup tersebut dilakukan setelah mempertimbangkan berbagai masukan selama pembahasan.

Naskah akhir yang disepakati DPR dan pemerintah terdiri atas 74 pasal.

ASET HASIL KEJAHATAN BISA DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN

Selain mengejar aset hasil kejahatan, regulasi ini juga mengatur pemulihan kerugian korban.

Dalam ketentuan pengelolaan aset, harta yang dirampas tidak selalu harus menjadi milik negara. Pengadilan dapat memutuskan agar aset dikembalikan kepada korban atau pihak yang berhak.

Ketentuan ini menjadi penting terutama dalam kasus penipuan investasi, investasi bodong, dan penggelapan berbasis teknologi informasi.

Dengan demikian, orientasi penegakan hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengupayakan pemulihan kerugian masyarakat.

UU ini juga mengatur pembentukan badan pengelola aset yang bertanggung jawab menyimpan, mengamankan, memelihara, menilai, hingga mengembalikan aset sesuai putusan pengadilan.

Sementara itu, pengawasan terhadap proses perampasan dan pengelolaan aset akan dilakukan oleh badan tersendiri yang dibentuk Presiden.

PUKAT UGM SOROTI SEJUMLAH KELEMAHAN

Meski pengesahan disambut sebagai babak baru pemberantasan korupsi, sejumlah kalangan tetap memberikan catatan kritis.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rahman, menyoroti belum masuknya tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam cakupan UU Perampasan Aset.

Dikutip dari Media Indonesia, Zaenur menilai TPPU sangat berkaitan dengan upaya menyembunyikan, menyamarkan, dan mengalihkan hasil kejahatan.

Tidak dimasukkannya TPPU dinilai dapat membatasi jangkauan instrumen hukum tersebut dalam menelusuri kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Selain itu, PUKAT UGM mempertanyakan efektivitas pembentukan dua badan baru, yakni badan pengelola aset dan badan pengawas perampasan aset. Pembentukan lembaga baru dinilai perlu dipastikan tidak justru menambah beban anggaran negara.

Sementara itu, isu illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak sah juga tidak diakomodasi secara khusus dalam undang-undang ini.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman beralasan UU Perampasan Aset merupakan aturan hukum acara, bukan undang-undang materiil yang mengatur norma penghukuman.

YLBHI INGATKAN POTENSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG

Catatan lain datang dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur mengingatkan bahwa kewenangan negara untuk menelusuri, memblokir, menyita, merampas, hingga mengelola aset harus diimbangi sistem pengawasan yang kuat.

Dalam telaah terhadap draf RUU tertanggal 16 November 2026, YLBHI menyoroti persoalan perlindungan HAM, mekanisme pembuktian, pengawasan aparat, pengelolaan aset, serta perlindungan pihak ketiga yang memiliki aset secara sah dan beritikad baik.

YLBHI mengingatkan agar mekanisme perampasan aset tidak berubah menjadi sarana kriminalisasi atau penghukuman dini terhadap masyarakat yang belum terbukti melakukan tindak pidana.

Lembaga tersebut juga menekankan pentingnya pemulihan hak korban, termasuk masyarakat yang terdampak kejahatan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam.

BERLAKU SETELAH 12 BULAN DAN DUA BADAN TERBENTUK

Masyarakat juga perlu mengetahui bahwa pengesahan di DPR tidak berarti seluruh ketentuan langsung dapat diterapkan pada hari yang sama.

Berdasarkan Pasal 72 hingga Pasal 74 dalam naskah hasil pembahasan, perampasan aset hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan.

Undang-undang ini juga mengatur masa transisi paling lama 12 bulan untuk pembentukan peraturan pelaksana.

Pemberlakuannya dilakukan setelah 12 bulan sejak diundangkan dan setelah terbentuknya dua badan, yaitu badan yang melaksanakan pengelolaan aset dan badan yang menjalankan pengawasan perampasan serta pengelolaan aset.

Leksono

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *