Foto : Humas Jateng
SEMARANG, SUARASOLO.id— Penanganan kasus tengkes (stunting) tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja kolaboratif lintas pemangku kepentingan.
Hal tersebut ditegaskan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat menerima audiensi delegasi Sekretariat Wakil Presiden di Kantor Gubernur Jateng, Senin (21/9/2026).
Luthfi menyambut positif Semarang yang terpilih menjadi tuan rumah Konsolidasi Teknis Percepatan Penurunan Stunting dan Advokasi Pencegahan Stunting Regional Jawa-Bali-Nusa Tenggara (Jabanusa) pada 22–23 September 2026.
Menurutnya, forum regional ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi penanganan stunting di lapangan.
Ia menekankan bahwa langkah konkret penanganan harus menyasar dari hulu ke hilir, mulai dari pencegahan pernikahan dini hingga pendampingan keluarga. Kerja sama lintas sektor dinilai krusial dengan melibatkan Dinas Kesehatan, DP3AKB, BKKBN, bupati/wali kota, pemerintah desa, hingga kader PKK.
Pencegahan stunting merupakan investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi masa depan yang berkualitas. Kesiapan anak-anak harus dikawal sejak fase pranikah, masa kehamilan, hingga 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).
“Jawa Tengah akan paling depan memerangi stunting. Seluruh kepala daerah di Jateng dituntut untuk menurunkan stunting,” tegas Luthfi.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Zulfachmi Wahab menambahkan, komitmen penurunan stunting di Jawa Tengah sudah dilakukan dengan kolaborasi lintas sektor. Salah satunya dengan mengidentifikasi faktor risiko berdasarkan siklus hidup, termasuk pendampingan terhadap ibu hamil dengan risiko stunting.
“Dari ibu hamil itu kita bisa prediksi risiko stuntingnya, 85% stunting itu bisa diketahui sejak kehamilan, intervensinya berlanjut sampai 1.000 hari kehidupan pertama,” katanya.
Berdasarkan data triwulan II tahun 2026, prevalensi stunting Jawa Tengah sebesar 9,93%. Meski tren angka prevalensinya sejak 2024 terus turun, namun masih ada kesenjangan atau disparitas antarwilayah. Misalnya, Wonosobo 18,05%, Purworejo 16,62%, Banjarnegara 16,24%, Kabupaten Magelang 15,82%, dan Kabupaten Tegal 15,59%, sementara daerah lain sudah ada yang di bawah 10% seperti Demak sudah 2%.
“Penurunan stunting di Jawa Tengah bervariasi antardaerah dan disparitasnya masih cukup tinggi. Kalau rata-rata prevalensi stunting di Jawa Tengah sudah 9,93%,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumberdaya Manusia Setwapres, Eddy Cahyono Sugiarto, mengatakan rapat koordinasi teknis (rakortek) percepatan penurunan stunting dan advokasi pencegahan di Kota Semarang tersebut menindaklanjuti apa yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM).
“Salah satu pilar pembangunan SDM ini adalah penanganan stunting. Jadi kita harus siapkan generasi emas Indonesia. Kita ingin pastikan seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja sama dan berkolaborasi untuk menurunkan stunting,” katanya usai bertemu Ahmad Luthfi.
Mengacu pada data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, angka stunting secara nasional sudah turun dari 21,5% menjadi 19,8%. Adapun target untuk tahun 2029 sekitar 15%. Sehingga diperlukan kerja keras untuk mencapai target itu
“Mari kita turunkan stunting untuk memastikan kesiapan SDM unggul. Gubernur Jateng sudah punya komitmen tinggi untuk menurunkan stunting. Kami juga ajak seluruh komponen bangsa termasuk media untuk berperan dalam advokasi pencegahan stunting,” katanya.
VA PAULO /*