Foto : Humas Jateng
JAKARTA, SUARASOLO.id— Provinsi Jawa Tengah kembali mengukuhkan posisinya sebagai pengelola ekonomi daerah yang tangguh setelah menyabet penghargaan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Berkinerja Terbaik 2026.
Penghargaan bereputasi nasional ini diterima langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) — Indonesia Fintech Summit and Expo 2026 serta Rakornas P2DD di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9/2026).
Pencapaian ini didorong oleh keberhasilan Jawa Tengah menjaga laju inflasi tetap stabil. Per Agustus 2026, inflasi Jawa Tengah tercatat sebesar 3,08% (YoY), lebih rendah dibandingkan angka inflasi nasional yang berada di level 3,19%.
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa raihan ini merupakan buah dari kolaborasi lintas sektor yang konsisten dalam mengendalikan harga bahan pokok dan menjaga daya beli masyarakat.
“Kita punya BUMD yang melakukan intervensi kebutuhan bahan pokok penting di seluruh kabupaten/kota, di samping intervensi dari dinas-dinas, Bank Indonesia Jateng, dan stakeholder terkait. Ketersediaan dan keterjangkauan pangan terus terjaga,” ujar Luthfi usai acara.
Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Jawa Tengah menerapkan strategi pengendalian inflasi yang komprehensif dari hulu ke hilir:
Sektor Hulu (Produksi): Luas panen padi tercatat mencapai 1,67 juta hektare dengan produksi beras setara 5,35 juta ton, menopang 15,6% kebutuhan pangan nasional. Pemerintah Provinsi merenovasi 108 daerah irigasi, menyediakan 5.400 pompa air, memperkuat pola tanam, dan menjalankan program New Champion untuk komoditas sensitif seperti cabai di 7 kabupaten.
Sektor Hilir (Distribusi & Pasar): Penguatan jaringan pasar dilakukan melalui penyelenggaraan 1,053 kali Gerakan Pangan Murah, optimalisasi 368 kios pangan, intervensi BUMD sebagai pembeli (off-taker), subsidi pangan senilai Rp5,135 miliar, hingga Kerja Sama Antardaerah (KAD) dengan wilayah seperti Lampung, NTB, dan Maluku Utara.
Penguatan sarana irigasi di sektor hulu pertanian Jateng. Sumber: PPID Jateng – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Selain kestabilan harga pangan, efisiensi pengelolaan ekonomi Jawa Tengah turut disokong oleh Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Jateng melonjak ke angka 97,58 pada 2025, menempatkan Jawa Tengah di Peringkat II Championship P2DD 2025.
Inovasi layanan digital seperti New Sakpole untuk pembayaran pajak kendaraan hingga integrasi Smart Billing dan QRIS Bank Jateng terbukti meningkatkan transparansi dan efisiensi tata kelola secara real-time.
Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, memberikan apresiasi atas peran aktif pemerintah daerah dalam memajukan perekonomian. Menurutnya, sinergi antara pengendalian inflasi berbasis ketahanan pangan dan digitalisasi transaksi merupakan kunci utama menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Acara penyerahan penghargaan ini turut dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner Friderica Widyasari Dewi, serta perwakilan dari kementerian/lembaga lainnya dan gubernur atau wakil gubernur beserta bupati dan walikota.
VA PAULO /*