Foto : Humas Jateng
DEMAK, SUARASOLO.id— Model penanganan tuberkulosis (TB) di Provinsi Jawa Tengah sukses mencuri perhatian pemerintah pusat. Wakil Menteri Dalam Negeri, Ahmad Wiyagus, bahkan menyatakan kekamarnya dan meminta agar strategi penanganan TB di Jateng diadopsi sebagai role model bagi seluruh daerah di Indonesia.
”Saya akan mengangkat model penanganan TB di Jawa Tengah ini menjadi model yang harus diadopsi oleh seluruh daerah yang ada di Indonesia,” ujar Ahmad Wiyagus saat meninjau Layanan Active Case Finding (ACF) Tuberkulosis Terintegrasi Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Dokter Spesialis Keliling (Speling) di Pendopo Kabupaten Demak, Rabu, 14 Oktober 2026.
Kunjungan kerja Wamendagri ini didampingi oleh Wakil Menteri Kesehatan, Benyamin Paulus Oktavianus. Agenda tersebut merupakan rangkaian peninjauan layanan ACF TB Terintegrasi CKG di tiga kabupaten di Jawa Tengah. Sebelumnya, peninjauan serupa telah dilakukan di Kabupaten Jepara dan Kudus pada 13 Oktober 2026, dengan Kabupaten Demak sebagai lokasi penutupan kunjungan.
Menanggapi apresiasi tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa penanggulangan TB tidak bisa sekadar berhenti pada penemuan kasus dan pengobatan pasien saja. Lebih dari itu, penelusuran kontak erat (contact tracing) serta pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) kepada kelompok berisiko tinggi harus mendapat perhatian serius.
Sumarno menilai, kehadiran dan dukungan langsung dari pemerintah pusat ke sejumlah kabupaten di Jateng ini menjadi dorongan kuat untuk memperkuat mata rantai penanggulangan TB—mulai dari deteksi dini, pengobatan tuntas, hingga penanganan lanjutan bagi orang-orang yang berinteraksi erat dengan pasien.
“Yang menjadi pekerjaan rumah adalah bagaimana menemukan kasusnya, kemudian pengobatannya. Namun, yang tidak kalah penting adalah kontak erat dari pasien TB juga harus ditindaklanjuti,” tegas Sumarno.
Ia menjelaskan, pemberian TPT kepada orang yang memenuhi kriteria dan berisiko tertular TB merupakan salah satu langkah penting untuk memutus rantai penularan.
Sumarno mencontohkan, apabila penemuan kasus tidak diikuti penanganan kontak erat secara optimal, kasus TBC berpotensi terus ditemukan pada tahun-tahun berikutnya. Karena itu, upaya pencegahan perlu berjalan beriringan dengan penemuan dan pengobatan pasien.
Selain penguatan program penanggulangan TB, Sumarno menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat terhadap peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Jawa Tengah, termasuk puskesmas dan rumah sakit.
Menurutnya, penguatan fasilitas kesehatan menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menunjang upaya pengendalian TB di daerah.
Ia berharap, melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, penemuan kasus dapat dilakukan lebih cepat, pasien memperoleh pengobatan yang sesuai, dan kontak erat mendapatkan tindak lanjut pencegahan sesuai ketentuan medis.
Sumarno juga menekankan pentingnya pembentukan dan penguatan Desa Siaga TB sebagai bagian dari gerakan bersama untuk menemukan kasus TB di tengah masyarakat.
Ia menilai, keterlibatan berbagai unsur di tingkat desa dapat membantu petugas kesehatan menjangkau masyarakat lebih luas. Salah satu contoh yang dinilai dapat dikembangkan adalah kolaborasi di Kabupaten Demak, yang melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).
Menurutnya, kedua unsur tersebut dapat membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat sebelum petugas kesehatan melakukan pemeriksaan atau penelusuran lebih lanjut.
Ia berharap, praktik kolaborasi yang dilakukan di Demak dapat direplikasi di daerah lain di Jawa Tengah, sehingga upaya penemuan aktif kasus TB semakin luas dan tindak lanjut terhadap pasien maupun kontak erat dapat berjalan lebih optimal.
Melalui penguatan penemuan kasus, pengobatan, pencegahan penularan, serta keterlibatan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong penanggulangan TB dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.
VA PAULO /*