Foto : Humas Jateng
JAKARTA, SUARASOLO.id — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal. Jaminan ini disampaikan menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Sukoharjo, Etik Suryani.
Luthfi menyatakan keprihatinannya atas kasus ini, namun menegaskan dukungannya penuh terhadap langkah hukum KPK dalam memberantas korupsi di Jawa Tengah. Menurutnya, integritas pemerintahan harus dimulai dari sikap tegas seorang pemimpin.
“Saya sudah berulang kali menyampaikan agar menciptakan clear and good government. Untuk itu berangkatnya dari pimpinannya. Jadi ikan itu busuknya dari kepala. Artinya kita harus memberikan suatu contoh atau suri tauladan,” ujar Luthfi di sela acara Konferensi Nasional Kusta 2026 di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Luthfi menjelaskan, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik harus diterapkan oleh seluruh pejabat, mulai dari penggunaan kewenangan, pengelolaan anggaran, hingga pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
Seluruh proses pemerintahan, katanya, harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Ia berharap semua pejabat di level apapun betul-betul menerapkan hal tersebut.
Pasca terjadinya OTT KPK tersebut, Luthfi akan memerintah tim turun ke Pemkab Sukoharjo untuk melakukan pendampingan sehingga pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya.
“Siapapun pemimpinnya yang kena masalah, pelayanan pemerintahan dan publik tidak boleh terganggu. Kita akan backup untuk berjalannya pemerintahan di Sukoharjo. Nanti akan kita tunjuk Plt (Pelaksana Tugas) kalau sudah ada kekuatan hukum tetap,” jelasnya.
Sebagai informasi, KPK melakukan OTT di Kabupaten Sukoharjo pada Kamis malam, 9 Juli 2026. Ada beberapa orang yang dibawa untuk dilakukan pemeriksaan, salah satunya adalah Bupati Sukoharjo Etik Suryani.
VA PAULO /*