Foto : Humas Jateng
SEMARANG, SUARASOLO.id— Upaya terpadu Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem menuai apresiasi tinggi dari Pemerintah Pusat. Pendekatan agresif dan inovatif yang diterapkan di Jawa Tengah dinilai menjadi model krusial dalam mengejar target nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, mengandungi langsung efektivitas langkah kepemimpinan tersebut dalam Rapat Koordinasi Daerah Pengentasan Kemiskinan di Graha Wisata Niaga, Kota Surakarta, Jumat (4/9/2026).
“Langkah-langkah para bupati, wali kota, dan juga Pak Gubernur sangat progresif, agresif, inovatif, bahkan kreatif dalam menangani masalah kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem,” ujar Muhaimin.
Menurut Muhaimin, Gubernur Ahmad Luthfi memegang peranan strategis sebagai penggerak utama di tingkat provinsi. Peran ini mencakup penyelarasan program daerah dengan kebijakan pusat, pemutakhiran data secara berkala, hingga pengawasan koordinasi antarkepala daerah di tingkat kabupaten/kota.
Langkah masif ini sejalan dengan target nasional untuk menekan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026 serta menurunkan tingkat kemiskinan umum menjadi lima persen pada 2029.
Guna mempercepat pencapaian tersebut, Menko Muhaimin memastikan Pemerintah Pusat siap mengawal dan memperkuat berbagai inovasi lokal di Jawa Tengah melalui dukungan koordinasi lintas sektor.
Setali tiga uang, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menilai,
penurunan kemiskinan Jawa Tengah berlangsung secara konsisten. Tingkat kemiskinan yang masih berada di angka 11,8 persen pada 2021 berhasil ditekan menjadi 9,21 persen dalam kurun lima tahun.
“Kalau kita lihat kemiskinan di Jawa Tengah, dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan,” kata Amalia.
Sementara itu, Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi menjelaskan penurunan kemiskinan di Jawa Tengah tidak tercapai secara instan. Pemprov menerapkan pendekatan collaborative government (pemerintahan kolaboratif) dengan melibatkan pemerintah pusat, kabupaten dan kota, BUMN, BLUD, dunia usaha, perguruan tinggi, serta masyarakat.
Pendekatan tersebut turut mendorong penurunan tingkat kemiskinan Jawa Tengah menjadi 9,21 persen pada Maret 2026. Angka itu turun 0,18 poin dibandingkan September 2025. Penurunan itu menjadikan sekitar 59,39 ribu penduduk keluar dari angka kemiskinan.
Untuk mempercepat penurunan tersebut, Luthfi mengarahkan intervensi secara menyeluruh terhadap setiap keluarga miskin. Perbaikan rumah diikuti dengan pemeriksaan kondisi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan kebutuhan perlindungan sosial seluruh anggota keluarga.
“Jadi, masyarakat miskin ekstrem tidak hanya dibantu rumahnya saja. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaannya kita tangani bersama-sama,” kata Luthfi.
Buktinya, melalui kolaborasi berbagai sumber pembiayaan, sekitar 270 ribu rumah tidak layak huni telah ditangani sepanjang 2025.
Dari sekitar 1,2 juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan, sebanyak 46.542 keluarga juga telah mengikuti graduasi atau keluar dari jerat kemiskinan.
Penguatan kemandirian masyarakat turut ditopang penciptaan lapangan kerja. Realisasi investasi Jawa Tengah pada 2025 mencapai sekitar Rp110 triliun dan menyerap 257 ribu tenaga kerja.
Pemprov Jateng selanjutnya memperkuat intervensi berdasarkan karakteristik wilayah, terutama di perdesaan. Daerah pesisir, kawasan pertanian dan lahan kering, serta wilayah perbukitan mendapatkan penanganan berbeda agar program semakin tepat sasaran.
“Kebijakan kita (harus) bergeser, tidak hanya bantuan sosial, tapi harus kepada pemberdayaan yang berkelanjutan. Di antaranya adalah bagaimana masyarakat kita mempunyai daya saing terkait dengan potensi wilayah masing-masing,” kata Luthfi.
Pada 2026, Pemprov Jawa Tengah mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,65 triliun untuk penanganan kemiskinan.
VA PAULO /*