Inovasi Kecamatan Berdaya Berbuah Manis, Pemprov Jateng Boyong Indonesia Kita Award 2026

Foto : Humas Jateng

JAKARTA, SUARASOLO.id—  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mengukuhkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan aman bagi kelompok rentan dengan meraih penghargaan bergengsi Indonesia Kita Award 2026 untuk kategori Inovator Perlindungan Perempuan dan Anak.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam malam penganugerahan yang digelar di Hotel Patra Jasa, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh elemen masyarakat Jawa Tengah. Menurutnya, pemerintah harus hadir secara nyata dalam memberikan kepastian layanan pengaduan, pendampingan, hingga penanganan kasus kekerasan.

“Apresiasi ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, terutama dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak,” ujar Luthfi usai menerima penghargaan.

Keberhasilan Pemprov Jateng meraih penghargaan ini tidak lepas dari terobosan program unggulan Kecamatan Berdaya. Melalui inovasi ini, fungsi kecamatan dioptimalkan sebagai pusat (hub) layanan terdepan untuk mendekatkan jangkauan perlindungan serta pemberdayaan masyarakat.

Sebagai instrumen utama program tersebut, Pemprov Jateng telah membentuk 249 Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) yang tersebar di tingkat kecamatan. Keberadaan RPPA memastikan jejaring perlindungan dan pengaduan kekerasan kini telah menjangkau seluruh wilayah kecamatan di Jawa Tengah secara merata.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, mengatakan per 9 November 2026 ada 2.886 masyarakat telah memperoleh layanan melalui RPPA. Terdiri atas 799 layanan konseling, 1.898 penanganan kasus, dan 189 layanan rujukan. Ini menunjukkan bahwa keberadaan RPPA bukan sekadar pembentukan kelembagaan, tetapi telah memberikan layanan nyata kepada masyarakat.

“Tugas kita adalah bagaimana RPPA itu memberikan pelayanan yang terbaik. Kita terus lakukan akselerasi, bagaimana Kecamatan Berdaya itu bisa memasifkan RPPA sehingga lebih berdampak, perempuan dan anak-anak terlindungi,” katanya.

Ia menambahkan, tidak hanya pelayanan dan pendampingan penyelesaian kasus, Pemprov Jateng juga mengutamakan tindakan pencegahan agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi. Dalam waktu dekat juga akan dilakukan training of trainer (ToT) untuk fasilitator pencegahan penanganan kekerasan.

Fasilitator itu akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparatur sipil negeri (ASN), pengurus pondok pesantren, polisi, sekolah, hingga relawan.

“Kami akan bertemu Menteri PPA untuk meminta payung hukum terkait dengan adanya fasilitator untuk pencegahan dan penanganan kekerasan,” ucapnya.

VA PAULO /*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *