Foto : Humas Jateng
SURAKARTA, SUARASOLO.id— Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya agar dapat menjadi contoh nyata masyarakat dalam kedisiplinan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Ia telah meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), badan usaha milik daerah (BUMD), hingga rumah sakit milik pemprov untuk mendata ulang kendaraan pegawainya yang masih menunggak pajak.
Arahan ini disampaikannya saat memberikan pembekalan dalam Rapat Koordinasi Sinergitas Penanganan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Kewilayahan di Hotel Mercure Solo, Selasa (10/11/2026).

Taj Yasin menegaskan bahwa langkah ini perlu diadopsi oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota, sebab ASN patut menunjukkan integritas terlebih dahulu sebelum mengimbau publik untuk taat pajak.
Keteladanan para pejabat publik dipandang sebagai modal utama dalam memupuk kepercayaan masyarakat, sehingga imbauan perpajakan dapat direspons positif oleh publik.
“ASN mesti memberi contoh yang baik. Dengan begitu, masyarakat percaya bahwa imbauan yang kita gaungkan memang sudah kita terapkan terlebih dahulu,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Taj Yasin menyampaikan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran PKB di Jawa Tengah saat ini telah menyentuh 57 persen, yang menjadikan provinsi ini meraih peringkat kedua tertinggi di tingkat nasional.
Ia mengapresiasi masyarakat yang konsisten memenuhi kewajiban pajaknya, seraya menyebut bahwa tingkat kepatuhan tersebut mencerminkan kuatnya kepercayaan warga kepada pemerintah.
Namun, capaian tersebut sekaligus menjadi tantangan untuk terus meningkatkan kepatuhan dan mengoptimalkan pendapatan daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah, Muhamad Masrofi, menjelaskan, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Namun, masih adanya kendaraan yang belum memenuhi kewajiban perpajakan masih menjadi tantangan. Kondisi tersebut berdampak pada terbentuknya piutang pajak kendaraan bermotor yang membutuhkan penanganan secara serius, terencana, dan berkelanjutan.
Oleh karenanya, pendekatan berbasis kewilayahan dinilai penting karena setiap daerah memiliki karakteristik, kondisi, dan potensi yang berbeda.
Pemerintah kabupaten/kota diharapkan mengambil peran aktif dengan memanfaatkan jaringan pemerintahan hingga tingkat desa.
Dia optimistis, melalui kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, penanganan piutang pajak kendaraan bermotor dapat berjalan lebih efektif, meningkatkan kepatuhan masyarakat, serta memperkuat pendapatan daerah.
VA PAULO /*

